nomor 42. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi 2. nomor 42

NOMOR 42 /POJK. Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554); 5. Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. Tidak seperti angka lainnya, angka 42 mempunyai mistik yang terkenal di dunia teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1993 No. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubahNOMOR 42 TAHUN 2015 . Nomor. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 60, tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, tertulis pemilik kendaraan yang TNKB hilang atau. 400, jdih. METADATA PERATURAN. Indonesia. bahwa Pegawai Negri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya. NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, DAN LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI MENTERI DALAM NEGERI, Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Singkatan Jenis: PERMEN: Tempat Terbit: Jakarta: Tanggal Penetapan: 27 Desember 2022: Tanggal. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan. bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. 42 Tahun 2015 Sip Atlm. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. TBN = Tambahan Berita Negara. PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009. Keterangan. Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Berdasarkan Permenkes Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023 pdf, yang dimaksud Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai. U. 15 Okt 2009. 04/2020 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2022 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 2018/NO. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 30 September 1999 di Jakarta. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. NOMOR 42 /POJK. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan atau statuta approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. 214, TLN No. Title: Peraturan Menteri Keuangan, 42/PMK. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. PERGUB Prov. Indonesia. NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 25 August 2022: Tanggal Pengundangan: 25 August 2022: Subjek:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau D. Tahun. 03/2016 tentang pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar - 1 - penetapan bobot risiko eksposur berdasarkan kategori portofolio. Nomor Tambahan. NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang ini menyebut kode etik bersamaan dengan kode perilaku. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia. Judul. 03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI BANK UMUM I. Detail Peraturan; Judul: PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: Nomor: 42: Tahun: 2008: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 14/11/2008:. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Jawa Barat. T. bahwa terhadap layanan barang. Nomor. Rp683. Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian. 000,00. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. SALINAN PUTUSAN Nomor 42/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1 . ojk. Tipe Dokumen. Kepmentan Nomor 42 Tahun 2020. NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UMUM Pajak Pertambahan Nilai. Nomor HK. id. METADATA PERATURAN. Nomor: 42: Tahun: 2021: Tentang: URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 13 Desember 2021: Pejabat yang Menetapkan: YASONNA. NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. U. 6. Tipe Dokumen. peraturan rektor nomor 42 tahun 2021 tentang rencana kerja dan anggaran tahunan universitas sebelas maret tahun anggaran 2022: 2021: kamis, 23 desember 2021 : lihat. bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi. Permendikbudristek Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Judul. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991 T. Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi,. Pejabat Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang selanjutnya disebut Pengembang Penilaian. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum. 010/2022 tentang perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 141/pmk. JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA . Preview. 000,00 Rp 300. Whatman Filter Paper / Kertas Saring Grade 42 , 125 mm. Nomor. 19 Juli 2017. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK. penyelenggaraan ujian lisensi bagi personel yang akan bekerja sebagai. Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh 3. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. 03/2019, BN. METADATA PERATURAN. bahwa Pegawai Negri Sipil yang kuat , kompak dan bersat u padu, memiliki kepekaan, t anggap dan memiliki keset iakawanan yang t. PP ini merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur hak dan kewajiban penyandang disabilitas di Indonesia. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN. E. DKI Jakarta No. UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 30 September 1999 di Jakarta. 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta menghindari perbuatan tersebut. bahwa. Pasal 5 ayat (1) Undang. Tipe Dokumen. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 8. 142 , TLN NO. PP Nomor 42 Tahun 2013. 42. tentang. bahwa ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang. Download. 010/2022. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembinaan Jiwa. 6532, peraturan. KEPMEN KP 42/2022 pdf. Nomor: 42: Bidang Hukum: Organisasi: Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan: Jakarta: Tahun: 2022: Sumber-Tanggal Penetapan: 01/11/2022: Deskripsi: Jenis Penerimaan dalam PP. 42 . May 2020. bahwa untuk membentuk tata kelola pelayanan yang. 03/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum. Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. T. Tutup. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. NOMOR 42 /POJK. Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018); 8. Judul. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan. E. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, seperti halnya kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang merupakan pemohonnya mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI TANAH LAUT,. NOMOR 42 TAHUN 2004. NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR. Undang-undang Nomor 2 Tah3un 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. 03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. 42, BN. 03/2017. 03/2015, LN. Peraturan Perundang-undangan. bahwa kebijakan Pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bangsa ditujukan ke arah. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. U Badan / Pengarang. GO. id – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK. Bentuk. NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah MATERI POKOK PERATURAN. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara. 03/2015 Tahun 2015 Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum MATERI POKOK. U. PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang : a. 150/C/05/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yyang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan. Tentang. Bentuk. NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK P EGAWAI NEGERI SIPIL I. PDF. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Unr) | Restu Adhie Charisma - Academia. PP No. 4/2022TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk. REPUBLIKA. Tipe Dokumen. Ketentuan Umum, Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Isi Dan Uraian RKPD, Perubahan Rkpd, Pengendalian Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup. 154, TLN NO. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Panitia Pemungutan Suara. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Aparatur. Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK. INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019. 04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. 5123, LL SETNEG : 12 HLM. Download. bahwa dalam rangka. id – Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara. Tipe Dokumen. 1460, peraturan. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara wajib dilakukan dengan menerapkan kaidahNOMOR: 21/K. 2015/NO. 42/2023: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektoral Etalase Produk Prasarana dan Sarana Wisata Bahari: 15 Februari 2023: 15 Februari 2023: Berlaku: 131: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: 41/2023NOMOR 42 /POJK. Peraturan Menteri Agama NO. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8.